Makalah Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan bantuan moral maupun material.

            Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

            Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

                                                                                                                                               

                                                                                                                      28 Februari 2018

                                                                                                                          

                                                                                                                      Kelompok 3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................             i

Daftar Isi.......................................................................................................             ii

Bab I Pendahuluan

            A. Latar Belakang Masalah................................................................             1

            B. Rumusan Masalah..........................................................................             1

            C. Tujuan Penulisan............................................................................             2

Bab II Pembahasan

            A. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi NKRI............................             3

            B. Pentingnya integrasi NKRI...........................................................             4

            C. Tantangan dalam membangun integrasi.........................................             7

            D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional.................             9

            E. Upaya mengatasi masalah tantangan.............................................             11

Bab III Penutup

            A. Kesimpulan....................................................................................             15

            B. Saran..............................................................................................             15

Daftar Pustaka.............................................................................................             16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

            Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara lain. Karena dengan kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan menjadi dasar dilaksanakanya pembangunan disegala bidang. Persatuan dan kesatuan pada hakikatnya adalah suatu keadaan yang menunjukan adanya kebutuhan dan berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kebulatan yang utuh. Hasrat untuk bersatu tercermin dalam sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

            Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, jumlah ras penduduk yang banyak, kebhinekaan rakyat serta hubungan dengan bangsa lain harus dibina untuk mewujudkan kerjasama yang baik. Berbagai hambatan dan tantangan yang pernah dialami dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan datang silih berganti. Kalau rasa persatuan dan kesatuan kita pudar, maka besar kemungkinan muncul konflik seperti adanya perkelahian antar pelajar, perkelahian antar warga desa yang bisa berkembang menjadi perang antar suku, ras, agama dan hal ini akan mengancam integrasi bangsa Indonesia. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semestinya dikembangkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagimana Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi NKRI?

2. Apakah Pentingnya Integrasi NKRI?

3. Bagaimana Tantangan dalam membangun integrasi?

4. Bagaimana Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional?

5. Bagaimana Upaya Mengatasi Masalah Tantangan?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui konsep dan urgrnsi integrasi NKRI

2. Memahami pentingnya integrasi NKRI

3. Mengetahui tantangan dalam membangun integrasi

4.Mengetahui esensi dan uregnsi integrasi nasional

5. Memahami upaya mengatasi masalah tantangan

BAB II

PEMBAHASAN

            Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara-bangsa (nation state) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang –orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa.

            Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara-bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi NKRI

1. Makna Integrasi Nasional

            Marilah kita telusuri istilah integrasi nasional ini. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian: secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal usul kata pembentuk istilah tersebut.Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional.

            Sekarang, kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasonal dalam konteks Indonesia dari para ahli:

Nama                                       Pengertian Integrasi Nasional

Saafroedin Bahar (1996)         Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan                                                         pemerintah dan wilayahnya

Riza Noer Arfani (2001)         Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai                                             kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah

Secara Umum

            Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.

Jenis Integrasi

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa, integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

B. Pentingnya Integrasi NKRI

            Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

            Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik.Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini.

            Pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.

            Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (nation state) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian-pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan-kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer.

            Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan (identitas nasional). Misalnya; bahasa nasional, simbol negara , semboyan nasional, ideologi nasional dan sebagainya.

Integrasi versus Disintegrasi           

            Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseturuan dan pertentangan.

            Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.

Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945?

1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia

            Menurut Suroyo (2002), ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1) model integrasi imperium Majapahit, 2) model integrasi kolonial, dan 3) model integrasi nasional Indonesia.

a. Model integrasi imperium Majapahit

            Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudyapura (Thailand).

b.  Model integrasi kolonial

            Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

c. Model integrasi nasional Indonesia

            Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan (Hindia Belanda) mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah.

Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.

C. Tantangan dalam membangun integrasi

            Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

            Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.

            Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia.

Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.

            Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkhis.

            Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

            Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

            Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mangabaikan batas-batas negara-bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional

            Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan.Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

            Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apa pun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

Berikut faktor-faktor yang memicu terjadinya pertentangan dalam masyarakat.

1. Faktor Amarah

            Amarahlah yang menyebabkan para warga desa  melakukan pembalasan kepada satu sama lainnya, dan semuannya berujung pada kelajutan konflik yang tiada berujung dan melebar.

2. Faktor Biologis

            Para warga yang ikut dalam perkelahian atau bentrokan  antar 2 desa atau warga ini tidak dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua  mereka yang tidak agresif atau suka mengagangu orang lain. Karena itu apabila ada perkelahian antar warga terjadi mereka hanya sebatas ikut-ikutan dan rasa solidaritas saja.

 3. Faktor Kesenjangan Generasi

            Sehubungan dengan adanya perbedaan dan atau jurang pemisah (gap) antar generasi yaitu anak dengan orangtua dapat terlihat dari bentuk hubungan komunikasi yang semakin minimal dan tidak harmonis. Hal ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika ada hiburan agar tidak melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan tidak digubris. Yang semakin jelas ketika menyangkut hutan yaitu agar tidak melakukan penebangan pohon jati mereka warga suka juga melakukan penebangan kayu.

4. Lingkungan

            Antara warga ke 2 desa yang masing masing keluarga memiliki sejata api atau senjata tradisional yang dengan bebas di miliki oleh oara warga di Indonesia bagian timur tersebut maka tak heran lingkuangan sangat mempengaruhi kejadian tersebut dijadikan ajang pembalasan dendam ketika ada kasus dahulu yang belum selesai.5.  Peran Belajar Model Kekerasan Pengaruh terjadinya kekesaran atau tindakan anarkis di kalangan masyarakat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya teknologi yang berkembang contohnya TV atau  playstion.

Faktor faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa :

1. Keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke.

2. Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Konsep wawasan nusantara dan ketahanan sebagai acuan operasional.

4. Kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil hasil pembangunan.

E. Upaya Mengatasi Masalah Tantangan

            Untuk dapat mengatasi masalah Tantangan dan permasalahan dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan kesadaran individu maupun kesadaran besama atau kolektif.

1. Secara individual, masing-masing kita harus memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan diantara kita. Kesadaran bahwa kita beda, lalu diteruskan melalui dialog lewat interaksi sosial untuk bisa saling memberi dan saling menerima dalam kesetaraan. Lewat kesadaran individual  masing-masing kita mencoba untuk mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri, karakteristik masing-masing. Ego dan super ego untuk selalu berkuasa dan ingin tampil terbaik akan terakomodasi melalui kesepakatan sosial yang terbangun. Pencerahan individu ini dapat dilakukan melalui penyingkiran sumber derita dari keterasingan, adanya keinginan yang berlebihan, tahta, nafsu atau dorongan, (hal ini memang sangat filosofis dan mengacu pada ajaran dan nilai agama).

2. Secara besama atau kolektif, konflik sosial yang terjadi merupakan buah dari disparitas sosial, ekonomi dan politik yang berdampak adanya pengebiran terhadap hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya. Hal ini terjadi biasanya diawali oleh adanya pengingkaran atas komitmen atau kontrak sosial yang telah dibangun, adanya ketidakadilan, ketidaksetaraan dan sikap eklusivitas antar kelompok satu dengan yang lainnya. Untuk itu langkah struktural yang bersifat preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik sosial, ekonomi dan politik bahkan bisa merembet ke persoalan konflik SARA adalah:

1. Secara terus menerus membangun  komitmen persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada dusta diantara kita;

2. Secara terus menerus melakukan revitalisasi nilai yang memang bergerak bersamaan dengan perubahan sosial;

3. Mengembangkan sikap dan perilaku segilik, seguluk, selunglung sebayan taka, paras paros sarpanaya;

4. Mengembangkan kesadaran menyama braya sebagai simbol kehidupan bersama sebagai satu kesatuan keluarga;

5. Membangun solideritas sosial, kepedulian sosial dan interkasi sosial yang intens, hal ini penting dilakukan untuk menghindari tumbuhnya sikap individulis dan eklusifistis dikalangan kelompok-kelompok sosial;

6. Cinta Tanah Air

Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain:

a.       Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari   dalam negeri.

b.      Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

c.       Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan   rakyat.

d.      Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara.

7. Membina Persatuan dan Kesatuan

Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di manapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain:

a.       Menyelenggarakan kerja sama antar daerah.

b.      Menjalin persahabatan antarsuku bangsa.

c.       Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah.

d.      Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain,

e.       Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

f.       Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam.

g.      Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan

8. Rela Berkorban

Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

9. Partisipasi tenaga

a.       Partisipasi pikiran

10. Pengetahuan Budaya dalam Mempertahankan NKRI

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang diantaranya adalah sebagai berikut

·         Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki

            kemampuannya.

·         Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai    sektor kehidupan.

·         Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri / regional.

·         Kesiapan perekonomian rakyat.

            Di bidang Pertahanan Negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanah nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional.

11. Sikap dan Perilaku Menjaga Kesatuan NKRI

Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI :

1.      Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

2.      Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan Negara dan mempererat persatuan bangsa.

3.      Menghormati perbedaan suku, budaya, agama dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.

4.      Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang saka merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

5.      Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerja sama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.

6.      Menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan.

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

            Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara . Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu.

            Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keutuhan NKRI tidak hanya bermakna wilayah melainkan mencakup aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan seluruh khasanah budaya bangsa. Seluruh aspek harus dijaga dari gangguan pihak luar dan pihak dalam.

2. Perlu upaya sungguh-sungguh dan terencana untuk menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya dengan membangun budaya sadar arsip oleh seluruh komponen bangsa.

3. Arsip adalah aset bangsa yang sangat penting dan tak tergantikan karena di dalamnya terekam data seluruh aspek keutuhan NKRI. Arsip akan menjadi bukti jika aspek-aspek tersebut dipersoalkan pihak lain. Arsip juga akan menjadi pusat memori dan sumber referensi bagi generasi mendatang untuk mengawal keutuhan NKRI.

B. SARAN

1.Sebaiknya kita memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

2. Membangun kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Noor Ms.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Riyanto, Astim. 2006. Negara Kesatuan. Bandung: Yapemdo

http://esraandarias.blogspot.co.id/2016/12/makalah-pkn-urgensi-dan-tantangan_17.html